Yoko Handani Kapuragah

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat 3.000 orang miskin yang sudah tidak layak menerima bantuan langsung tunai (BLT) sebagai kompensasi kenaikan BBM.

Angka tersebut berdasarkan pengolahan data terbaru BPS di 6 kota yaitu Jakarta, Bandung, Makasar, Semarang, Medan dan Surabaya.

Demikian disampaikan Direktur Statistik Ketahanan Sosial BPS Winandi Imawan menjawab disela-sela acara rapat koordinasi BPS seluruh Indonesia, di Gedung BPS Pasar Baru, Jakarta, Sabtu (10/5/2008).

"Sekarang data-data untuk BLT sudah diserahkan ke Kantor Pos Pusat, sambil kita terus lakukan update hingga akhir tahun. Dari 6.000-an kecamatan yang menjadi sasaran BLT, ada 1.000 yang sudah kita update hasilnya 3000 orang sudah tidak layak," ungkap Winandi.

Winandi menambahkan bahwa data yang dipakai oleh BPS dalam program BLT kali ini adalah update data program keluarga harapan (PKH) Departemen Sosial.

"Artinya dari 3.000 orang itu ada sudah kami anggap tidak layak, termasuk meninggal dan lain-lain. Tetapi memang dari enam kota itu kan tidak mewakili secara keseluruhan," ujarnya beralasan.

Ia memperkirakan dari 19,1 juta orang miskin penerima program sebelumnya, sekarang diperkirakan hanya 19 juta orang saja yang akan dapat BLT. Walaupun ada potensi bertambah, sehubungan kenaikan BBM subsidi.

"Sekarang kalau mereka sudah punya HP, maka harus kita sebut layak, enggak mungkin dong," tukas Winandi.